Penulis: admin

Tim Seleksi Penerimaan Calon Komisioner Kota Makassar Membuka Pendaftaran Calon Ketua Ombudsman Kota Makassar Periode 2019 – 2022 , yang akan di mulai Tanggal 22 hingga31 Januari 2019 Bertempat di Kantor Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Lantai 6 memara Kantor Walikota Makassar.

Kabag Ortala Benyamin B. Turupadang mengemukakan bahwa persyaratan mp3juice yang harus dipenuhi calon komisioner diantaranya ;

Warga Kota Makassar, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) Tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) Tahun pada saat mendaftar ;

Pendidikan minimal S1 ( Strata satu ) , Tidak berstatus PNS , TNI dan Polri serta pengurus partai politik.

Selain itu mereka juga memiliki pengetahuan mengenai Ombudsman, Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan bersedia bekerja penuh waktu.

“Hal ini dilaksanakan dalam rangka memberikan kesempatan mp3 juice lebih luas kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi komisioner Ombudsman,” jelas Benyamin yang juga sebagai Desk Sekretariat seleksi Komisioner Ombudsman Kota Makassar.(dayat/cammang)

Pemerintah kabupaten Mamberamo raya, melakukan Webinar melalui teleconference yang di sponsor langsung oleh KemenKominfo RI dan KPCPEN dengan Thema “Vaksin Aman Masyarakat Sehat”.

Webinar tersebut dilaksanakan di beberapa tempat 98Toto yang berbeda dan dilakukan secara online, pada hari sabtu 21 november 2020.

Yang di narasumber langsung oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Mamberamo Raya. Ramses Asmuruf, SE. Berikut Direktur RSUD Kawera Kabupaten Mamberamo Raya. dr. Pithagoras Daud Kilmanum, dan moderator Kepala Bidang Sosbud Bappeda Kabupaten Mamberamo Raya. Matius Iknatius Tiert, SH.

Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (Mambra) menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional  (HKN) ke 55,Selasa (12/11/2019).

Tema HKN kali ini adalah ” Generasi Sehat Indonesia Unggul “

Asisten III setda Kabupaten Mambra .Drs.  Ramses Asmutuf,  S. Sos saat membacakan sambutan Menteri Kesehatan RI ,Terawan Agus Putranto mewakili Bupati mengatakan,perhatian pemerintah dalam kurun 5 tahun mendatang diprioritaskan pada pembangunan sumber daya manusia.

Sebagaimana arahan presiden republik Indonesia , bahwa ada dua sisi kesehatan utama yang harus diselesaikan terkait membangun SDM yang berkualitas yaitu Stunting dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) “ Ujar mentri Terawan Agus Putranto.

Berbagai keberhasilan pembangunan kesehatan untuk pembangunan SDM telah diraih dari kinerja kabinet lalu, yang ditandai dengan adanya peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia setiap tahun “Kata slot gacor gampang menang.

Lanjut dikatakan ,salah satu parameter yang diukur adalah usia harapan hidup, isu-isu strategis telah dilaksanakan dan menghasilkan perbaikan.

Tentu dengan menurun angka kematian ibu dan anak, menurunnya angka stunting, meningkatnya cakupan imunisasi serta berhasilnya pengendalian penyakit menular dengan menurunnya angka TB ”Ungkapnya.

“Bahkan dalam kurun waktu 5 tahun angka stunting telah berhasil diturunkan hampir 10%” Cetusnya.

JKN lanjut dikatakan, telah dilaksanakan sepenuhnya walaupun besar tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan .

Kita patut berbangga bahwa pembangunan kesehatan dalam 5 tahun terakhir ini yang dirasakan manfaatnya, namun kita juga tidak dapat menutup mata terhadap berbagai permasalahan yang masih ada dalam proses pembangunan kesehatan di tanah air ‘Ujarnya.

” Pelaksanaan Tata kelola pembangunan kesehatan di daerah serta pemanfaatan anggaran harus dilaksanakan dan dikelola secara baik benar dan bertanggung jawab akuntabel transparan “pinta Agus.

Dalam perspektif saat ini pembangunan kesehatan menekankan dua kekuatan yaitu optimalisasi inovasi layanan kesehatan dan harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan.

Sementara Asisten III sendiri  mengatakan, bila kita  Setia bekerja maka,  pasti anak cucu diberkati,sembari  meminta kesetiaan semuanya untuk terus bekerja untuk melayani masyarakat“Pungkasnya.

Hadir pada upacara tersebut,Pabung Mamberamo Raya,  Kapolres, Pimpinanan OPD, Toga ,Tomas,  Topem dan komponen masyarakat serta seluruh tenaga kesehatan Mamra.

Peringatan HKN ,diakhiri dengan pemusnahan  makanan dan minuman kadaluarsa .

Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis S.E., M.M. membuka kegiatan Bimtek Pemantapan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi SISKEUDES Online v.2.0.6 rilis bagi Aparatur Pemerintah Desa Se-Kabupaten Bengkayang yang bertempat di Hotel Ibis Pontianak, Senin, 18 Maret 2024.

Kegiatan Bimbingan teknis ini dilaksanakan oleh Dinas pemberdayaan Pemerintah Desa (PMD) Kabupaten Bengkayang dan diikuti oleh Operator Siskeudes dan Sipades serta Aparatur Pemerintah Desa Se-Kabupaten Bengkayang selama 4 hari dari tanggal 18-21 Maret 2024 dengan total peserta bimtek 182 orang dari 122 Desa Se-Kabupaten Bengkayang.

Pada kesempatan menyampaikan sambutan Bupati Bengkayang menegaskan kepada peserta bimtek agar mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya sehinga bisa dipahami dan diterapkan di tempat kerja desanya masing-masing. “Saya tegaskan bahwa pengelolaan keuangan dan aset desa dilaksanakan dalam satu tahun anggaran terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan raffi88, maka dari itu dalam tahapan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2024 harus dilaksanakan tepat waktu, jangan terlambat pada setiap tahapan karena dapat berpengaruh dalam penyampaian laporan konsolidasi realisasi APBDesa yang akan disampaikan ke Kemendagri, dimana laporan konsolidasi realisasi APBDes merupakan laporan realisasi 122 Desa selama satu tahun anggaran yang menjadi salah satu indikator penilaian dalam pembagian pagu dana desa.” Tegas Bupati Bengkayang.

Kabupaten Bengkayang telah menerapkan aplikasi SISKEUDES sejak tahun 2018, namun masih berbasis offline. Pada tahun 2023 Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkayang telah bermigrasi dan efektif menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDES) secara online di 122 desa. Dengan diadakannya Bimbingan Teknis ini dimaksudkan agar semua Aparatur Desa lebih memahami dan optimal dalam pengelolaan keuangan Desa berbasis aplikasi Siskeudes online V.2.0.6 menuju Pemerintahan Desa yang bersih dan Transparan.

Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian M. Sadly Lesnusa mengikuti Rapat Persiapan bersama Biro Protokol Presiden RI dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Presiden RI Joko Widodo ke Provinsi Sulawesi Tengah secara Virtual. Bertempat, diruang Teleconverence Kantor Gubernur.

Turut mendampingi Asisten III yakni, Plh. Kadis ESDM Eddy N. Lesnusa, Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang Faidul Keteg, Kadis Perhubungan Sumarno, Jajaran Pemerintah Kota Palu, Jajaran Pemerintah Kabupaten Sigi.

Rapat ini dipimpin Biro Protokol Presiden RI Muhammad Saiful. Ia menyampaikan Presiden Jokowi diagendakan tiba di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai pada 26 Maret 2024. Selanjutnya, Presiden RI bersama rombongan menuju Kabupaten Banggai Kepulauan.

Saiful juga menjelaskan, tujuan kunker Presiden Jokowi ke Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka meresmikan proyek ruas jalan IJD (Inpres Jalan Daerah) serta meninjau Pasar Salakan. RajaCukong Kemudian, Presiden RI kembali ke Kabupaten Banggai dan bertolak menuju Kota Palu.

“Setibanya di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, Presiden Jokowi diagendakan meresmikan 5 bandara, yakni : Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, Bandara Prins Mandapar Banggai Laut, Bandara Taman Bung Karno – Siau, Bandara Bolaang Mongondow, Bandara Panua Pohuwato-Gorontalo”terang Saiful

Kemudian, hari kedua Kunker 27 Maret 2024, Presiden Jokowi didampingi Gubernur  Rusdy Mastura menuju Pelabuhan Pantoloan SLOT BET 100 dalam rangka meresmikan proyek pembangunan KSOP Teluk Palu, yang terdiri dari 3 pelabuhan, yakni : Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Wani, Pelabuhan Gonenggati.

Selanjutnya, Presiden RI menuju ke lokasi irigasi Gumbasa dalam rangka meresmikan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi D.I Gumbasa.

Setelah itu, Presiden menuju ke Kabupaten Toli-Toli dalam rangka meninjau RSUD Mokopido dan Gudang Bulog sekaligus menyerahkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Selanjutnya, Presiden Jokowi kembali ke Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu, kemudian bertolak ke Jakarta.

Sementara itu, Asisten III M. Sadly juga melaporkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama pemerintah daerah Kabupaten dan Kota terus melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap lokasi yang menjadi titik Kunker Presiden RI Joko Widodo.

“Kami sudah mengintenskan koordinasi dengan beberapa yang akan menjadi kunjungan bapak presiden, terutama terkait hal-hal teknis kami sudah siap.” Tutur Fadly

Peringatan Hari Ibu Ke-92 Tahun 2020 mengangkat tema “Perempuan Berdaya Indonesia Maju” merupakan tema nasional atau utama dalam peringatan Peringatan Hari Ibu Ke-92 Tahun 2020.

Tema tersebut diambil suatu upaya untuk mengembalikan pemaknaan Hari Ibu di Indonesia, yakni untuk mengapresiasi serta meneladani perjuangan kaum perempuan pada tahun 1938.

Di mana Kongres Perempoean Indonesia ke-3 diadakan di Bandung dan menjadi dasar penetapan Hari Ibu.

Sementara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengambil Subtema “Perempuan Berdaya Sulsel Jaya.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Bone mengangkat Subtema “Perempuan Berdaya Bone Jaya”

Pelaksanaan Peringatan Hari Ibu kali ini berbeda tahun sebelumnya sehubungan pandemi Covid-19.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Peringatan Hari Ibu secara virtual yang diikuti seluruh Patriot88 pemerintah kabupaten kota.

Sementara Bupati Bone didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bone mengikuti kegiatan tersebut di Gedung PKK Kabupaten Bone, Sabtu 19 Desember 2020.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pada peringatan hari ibu yang jatuh pada 22 Desember 2020.

Ketua TP PKK Kabupaten Bone Ibu Hj. Kurniaty A. Fahsar, S.H., Spec.Not. mengatakan, peringatan hari ibu tahun ini sangat berbeda dengan tahun- tahun sebelumnya. Kondisi pandemi covid -19 menjadikan Indonesia juga terkena dampaknya.

“Oleh karena itu, sebagai perempuan Indonesia harus selalu semangat dalam menjalankan tugasnya, walaupun dengan segala keterbatasan, “ungkapnya.

Ditambahkan pula bahwa menjadi ibu yang baik, selain pandai menjaga dan merawat anak dan suaminya, juga harus pandai mengelola keuangan.

“Seorang ibu yang membawa keberhasilan dan keselamatan di dunia maupun akhirat, yaitu istri Baginda Nabi Muhammad SAW Ibu Siti Khadijah. Itulah roll model ibu yang patut kita teladani, “pungkasnya.

Sementara Bupati Bone Dr.H.A.Fahsar M.Padjalangi, M.Si. mengatakan sebuah negara yang baik, berawal dari tangan seorang ibu. “Di tangan ibulah dilahirkan para pemimpin bangsa dengan karakter istimewa. Karena itu ibu juga berperan sebagai tiang Negara,” tuturnya.

Kegiatan ini dihadiri Bupati Bone, Ketua TP PKK Kab.Bone, Sekda Bone, para Asisten, beberapa pejabat OPD dengan total peserta kurang lebih 25 orang dengan menerapkan protokol kesehatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten Bone.

Pemerintah Kabupaten Bone menerima penghargaan dalam Pengelolaan LHKPN Terbaik I Tahun 2020.

Penghargaan bergengsi dari KPK itu diberikan kepada pemerintah kabupaten Bone dalam hal pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Ketua KPK Bpk. Nurul Ghufron yang diterima langsung Bupati Bone Dr.H.A.Fahsar M.Padjalangi, M.Si.
di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK Jakarta, Selasa 22 Desember 2020.

Pemerintah Kabupaten Bone dinobatkan sebagai peraih penghargaan Instansi dengan Pengelolaan LHKPN Terbaik tahun 2020 untuk Kategori Eksekutif Pemerintah Daerah dengan wajib lapor lebih dari 1000.

Penghargaan ini diraih setelah Pemerintah Kabupaten Bone memenuhi kriteria penilaian tingkat kepatuhan mencapai 100% dan telah memiliki regulasi internal tentang LHKPN.

Adapun bobot penilaian dalam LHKPN ini meliputi beberapa indikator, yaitu penilaian jumlah wajib lapor 10%, ketepatan waktu penyampaian LHKPN 10%, kelengkapan penyerahan surat kuasa 60%, dan jenis sanksi dalam regulasi internal 20%.

KPK memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bone sebagai lembaga penyelenggara negara yang memiliki komitmen kuat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Penghargaan pengelolaan LHKPN terbaik diterima Pemerintah Kab Bone berkat kepatuhan wajib lapor LHKPN yang mencapai angka 3100 WL (Wajib Lapor) dalam pelaporan harta kekayaan pejabat negara (PN).

Berikut daftar lnstansi penerima penghargaan Pengelolaan LHKPN Terbaik Tahun 2020 :

1. Kategori Pusat, diberikan kepada Kementerian Keuangan, OJK, Basarnas, dan BNPT;

2. Kategori BUMN, diberikan kepada PT PLN (Persero), Pupuk Indonesia Group, dan PERUM DAMRI;

3. Kategori Yudikatif, diberikan kepada Pengadilan Negeri Surabaya;

4. Kategori BUMD, diberikan kepada PT BJB (Tbk), PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung;

5. Kategori Legislatif Daerah, diberikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Sleman;

6. Kategori Eksekutif Kabupaten/Kota, diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Kategori Wajib Lapor di atas 1000), Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali (Kategori Wajib Lapor 500-1000), dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan. (Kategori Wajib Lapor 10-500).

7. Kategori Eksekutif Provinsi, diberikan kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Gorontalo.

Bupati Bone Dr.H.A.Fahsar M.Padjalangi, M.Si. didampingi Kepala BKPSDM Kabupaten Bone Drs. Andi Fajaruddin, M.M. mengucapkan terima kasih mp3juice dan rasa syukur atas penghargaan yang diperoleh pemerintah Kabupaten Bone.

Beliau berharap seluruh ASN lingkungan pemerintah kabupaten Bone agar bekerja dengan baik sesuai amanah yang diberikan negara dengan menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bapak Bupati juga menyampaikan terima kasih dan kepada seluruh ASN wajib lapor LHKPN di lingkungan pemerintah kabupaten Bone.

Untuk diketahui, tidak hanya tahun 2020 ini pemerintah kabupaten Bone menerima penghargaan dari KPK.

Tahun 2017 lalu Penghargaan LHKPN dari KPK Sebagai Lembaga Implementasi e-LHKPN Terbaik Tahun 2017.

Selanjutnya Tahun 2018 Penghargaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018.

Kemudian tahun 2020 ini KPK kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bone dalam Penghargaan Pengelolaan LHKPN Terbaik I Tahun 2020.

Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited Tahun Anggaran 2023 kepada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan dilakukan di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah dan diterima oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah, Hari Wiwoho, Rabu (6/3/2024).

Setyo menyebut, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited Tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu tugas konstitusional dan bentuk pertanggungjawaban Pemkab Wonogiri sebagai instansi pemerintah.

Namun demikian, pihaknya mengakui bahwa dalam rangka mengelola keuangan pemerintah daerah, Pemkab Wonogiri masih membutuhkan arahan dan bimbingan dari BPK RI dalam upaya perbaikan di masa mendatang.

“Namun demikian, kondisi pengelolaan keuangan pemerintah daerah sampai saat ini masih membutuhkan arahan dan bimbingan dari BPK RI, sehingga ke depan kualitas atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel dan diharapkan akan memperoleh opini yang terbaik baik,” katanya youtube to mp3.

Dijelaskan Setyo, opini atas laporan keuangan pemerintah daerah akan menciptakan reputasi yang dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan para masyarakat terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah. Publikasi hasil audit dan opini yang positif atas laporan keuangan dibutuhkan Pemkab Wonogiri agar reputasi dan citranya tetap terjaga di mata publik.

Setyo berharap pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan Pemkab Wonogiri dapat meraih Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dengan kualitas yang lebih baik dari tahun sebelumnya .
“Besar harapan kami, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri tahun ini dapat meraih kualitas opini WTP dengan kualitas penilaian yang lebih baik bila dibanding tahun 2022,” pungkas Setyo.

Setelah pesawat kargo, Bupati Hermus berharap Citilink juga melayani penerbangan penumpang di Manokwari.

Harapan sekaligus permohonan itu disampaikan Bupati Hermus kepada Vice Precident Cargo Citilink, Fajar Adhitia, usai penyambutan penerbangan perdana pesawat kargo Citilink di Bandara Rendani Manokwari, Jumat (3/5/2024).

“Mudah-mudahan tidak hanya pesawat kargo yang terbang ke sini tapi kami juga berharap ada penerbangan reguler yang bisa terbang ke Manokwari lagi. Memang kalau hanya satu dua pesawat, jujur Pak untuk mendapatkan tiket saja susah. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama atas bantuan dari Bapak Vice Precident, sekaligus ini permohonan, mudah-mudahan Citilink bisa masuk lagi khusus untuk penerbangan regulernya guna melayani jasa penumpang di Manokwari,” ungkap Hermus.

Untuk penumpang, Hermus yakin akan terpenuhi. Pemkab Manokwari, katanya, sedang berupaya menjalin kerja sama antardaerah di provinsi Papua Barat dan juga antarprovinsi di tanah Papua untuk memastikan Manokwari ke depan menjadi bandara yang kompetitif dalam menyediakan suplai penumpang bagi penerbangan di Bandara Rendani Manokwari.

Permohonan yang sama juga disampaikan Pemprov Papua Barat melalui Asisten III Sekda Papua Barat, Otto Parorongan.

“Kami juga berharap Bapak Vice Precident kalau hari ini kargo sudah masuk tentu menjawab kerinduan masyarakat Papua Barat dan kabupaten Manokwari, kalau bisa juga menghadirkan pesawat penumpang. Kalau Bapak Bupati menyampaikan jangan khawatir tentang penumpang, benar,” katanya aston777 .

Menurut Parorongan, Pemprov Papua Barat juga sedang mengupayakan agar jika bisa base camp LNG Tangguh yang saat ini ada di Sorong bisa berpindah ke Manokwari. Sebab LNG Tangguh ada di wilayah provinsi Papua Barat bukan di Papua Barat Daya.

“Kalau base camp bisa pindah ke Manokwari, maka secara otomatis seluruh karyawan LNG Tangguh akan hadir di Manokwari dan juga akan terbang dari Manokwari bukan lewat Sorong atau provinsi Papua Barat Daya. Ini juga akan meningkatkan volume penerbangan karena karyawan LNG Tangguh masuk dan keluar setiap waktu. Provinsi-provinsi lain juga tentu akan membantu kita dengan upaya kerja sama seperti yang sudah disampaikan Bapak Bupati,” tukasnya.

Vice Precident Cargo Citilink Indonesia, Fajar Adhitia, meminta dukungan pemerintah agar selain pesawat kargo, Citilink juga bisa melayani penerbangan penumpang.

“Kami memohon suportnya, sehingga kami juga dapat melayani penerbangan kargo dan harapannya seperti Bapak Bupati sampaikan tadi ke depan mudah-mudahan juga penumpang kami terbangkan ke Manokwari,” tukasnya.

Pemerintah berencana menghapus penggolongan BPJS Kesehatan berdasarkan kelas artinya kelas 1, 2 dan 3  yang saat ini berlaku akan hilang. Nantinya, golongan kelas BPJS Kesehatan akan diganti dengan kelas standar atau tunggal. Tak hanya untuk pelayanannya tapi juga tarifnya  menjadi satu jenis. tujuan kebijakan ini untuk memberikan pelayanan yang sama bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan maksud agar semua orang, peserta, berhak untuk mendapatkan layanan, baik medis dan non medis yang sama

Dengan dihapusnya kelas peserta BPJS Kesehatan, maka tidak ada yang namanya kelas 1, 2, dan 3, intinya  kelas standar nanti hanya terdapat dua kelas kepesertaan program yakni kelas standar A dan kelas standar B. Kelas standar A yakni untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelas B untuk peserta non-PBI.  Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri akan tergolong sebagai non-PBI, dengan fasilitas berupa luas kamar dan jumlah tempat tidur tiap kamar akan berbeda. Di mana untuk kelas peserta PBI, minimal luas per tempat tidur sebesar 7,2 meter persegi dengan jumlah maksimal enam tempat tidur per ruangan. Sementara di kelas untuk peserta Non PBI, luas per tempat tidur sebesar 10 meter persegi dengan jumlah maksimal 4 tempat tidur per ruangan

Adapun kelas tunggal ini disebut sebagai kelas rawat inap standar (KRIS) atau kelas standar. Direncanakan implementasinya secara penuh di tahun 2024 mendatang. Namun pemerintah akan memberikan waktu sampai 2023, untuk  diimplementasikan secara bertahap di RSUD dan RS Swasta. Rumah sakit ini akan dipilih berdasarkan kriteria KRIS JKN.
meski baru full diterapkan dalam dua tahun mendatang, namun sejak saat ini proses peralihannya sudah dilakukan. Dimana, pada tahun ini yakni juli 2022 akan mulai dilakukan uji coba di beberapa rumah sakit pilihan.

Perihal tarif nantinya program JKN akan dikembangkan berdasarkan kajian kebutuhan dasar kesehatan (KDK). Penyusunan KDK harus memperhitungkan dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, ketika kelas standar atau KRIS itu diterapkan, masyarakat dengan ekonomi rendah dapat mengakses  rincian kebutuhan dasar kesehatan yang akan digunakan sebagai basis dalam menentukan manfaat JKN ke depan. Konsep tersebut sudah dirumuskan dan bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, memelihara kesehatan, dan menghilangkan gangguan Kesehatan , sehingga pengembangan program jaminan sosial selaras dengan transformasi sistem jaminan sosial dengan harapan peran dari pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam proses pemeriksaan atau skrining kesehatan warga, perlu melakukan tindakan promotif dan preventif, sehingga anggaran BPJS Kesehatan dialokasikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pelaksanaan KRIS JKN sendiri merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan, “Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas”. Kemudian di pasal 23 ayat (4) dijelaskan bahwa dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar.

Pemerintah kemudian juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Pasal 54A berbunyi, “Untuk keberlangsungan pendanaan Jaminan Kesehatan, menteri bersama kementerian/Lembaga  terkait, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan manfaat jaminan kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar paling lambat bulan Desember 2022”.

Terkait rencana pelaksanaan KRIS JKN, masih sesuai dengan amanat  Perpres Nomor 64 Tahun 2020 pasal 54B dan PP 47 Tahun 2021 pasal 84 huruf b yang menyatakan pelayanan rawat inap kelas standar diterapkan paling lambat 1 Januari 2023.

sejalan dengan perubahan itu timbul polemic perihal besaran tarif standar yang akan di kenakan.  Sebagaiamana di kutip dari akun pro rusia Salah satu Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, pernah mengusulkan agar besaran iuran BPJS Kesehatan, jika kelas standar diterapkan dengan nilai Rp 75.000. Karena dihitung berdasarkan aktuaria kelas 3 dan kelas 2. Di sisi lain, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menghimbau agar pemerintah dan otoritas dalam menerapkan tarif iuran BPJS Kesehatan kelas standar harus mempertimbangkan kondisi finansial dan daya beli peserta mandiri. Ketua YLKI menjelaskan kelas standar secara harfiah memang merupakan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), oleh karena itu pemerintah sebaiknya harus mempertimbangkan kemampuan para peserta mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) terutama yang Kelas III. Artinya tarif kelas standar BPJS Kesehatan harus bisa dijangkau untuk semua kalangan atau harus lebih murah  dengan harapan akan menjadikan tarif yang lebih rasional kepada masyarakat. Tapi, implikasinya ke kelompok menengah ada kenaikan.

Lebih lanjut  pemerintah untuk menetapkan sistem tarifnya harus ada kajian komprehensif yang memperhatikan semua kepentingan, semua stakeholder. Khususnya di kelas menengah ke bawah, terutama yang Kelas III, Seperti diketahui, sejak Januari 2021 iuran BPJS Kesehatan Kelas III peserta PBPU telah mengalami kenaikan. Iuran yang berlaku saat ini adalah sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000 per anggota. Sehingga peserta PBPU Kelas III BPJS Kesehatan harus membayar Rp 35.000 per bulan, naik Rp 9.500 dari sebelumnya hanya Rp 25.500 per bulan. Sementara untuk Kelas I Rp 150.000 per bulan dan Kelas II Rp 100.000 per bulan

Adapun bila mengalami keterlambatan atau tunggakan pembayaran, maka akan ada denda yang dikenakan. Besaran denda diatur dalam Perpres No. 64 Tahun 2020 di mana denda yang dibebankan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan jumlah bulan tunggakan. Itu pun jika dilihat dari jumlah kepesertaannya, berdasarkan data DJSN, Kelas III memiliki jumlah peserta yang tidak bisa dibilang sedikit, yakni sebanyak 23 juta orang atau tepatnya 23.126.007.