Bulan: November 2024

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan Operasi Penjualan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Penjualan Minuman Keras Oplosan selama 4 hari dari Senin (29/7/2024) sampai dengan Kamis (1/8/2024). Kegiatan ini menyasar 28 titik yang tersebar di 9 Kapanewon di Kabupaten Sleman yaitu di Kapanewon Depok, Ngaglik, Ngemplak, Sleman, Mlati, Berbah, Seyegan, Godean, dan Gamping.

Operasi melibatkan Polresta Sleman, Kodim Sleman, Denpom, Ombudsman, Koramil Depok, Polsek Depok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, Bagian Perekonomian Setda Sleman, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.

Kepala Satpol PP Sleman, Shavitri Nurmala Dewi mengatakan bahwa operasi ini dilakukan sebagai penegakan Perda Nomor 18 tahun 2019 tentang Peredaran Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan.

“Jadi usaha di 28 titik tersebut tidak memenuhi syarat Perda tersebut. Karena penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan di hotel bintang 4 ke atas, restoran sertifikasi bintang 3, dan hypermarket (hanya untuk golongan A), dengan catatan hanya boleh dikonsumsi di tempat, tidak boleh dibawa pulang, kecuali yang dijual di hypermarket,” jelas Shavitri, Kamis (1/8/2024).

Shavitri mengakui, operasi slot resmi juga dilakukan sebagai jawaban atas banyaknya aduan masyarakat yang masuk tentang maraknya penjualan miras ilegal di lingkungan mereka yang tidak memiliki izin.

“Oleh karena itu, operasi selama 4 hari ini kali ini kami menyasar untuk melakukan penutupan sementara penjualan tersebut, untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang aturan penjualan minuman beralkohol,” tukasnya.

Shavitri mengatakan, Satpol PP Sleman terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran penjualan minuman keras di Kabupaten Sleman. Untuk tahap pembinaan dan pengawasan, dilakukan dengan cara pembinaan usaha dan memastikan dokumen perizinan untuk menjual minuman beralkohol.

“Jika memang ditemukan pelanggaran, maka akan kami beri surat peringatan I dan II, kemudian disarankan untuk ditutup secara mandiri. Tetapi apabila masih melanggar, maka akan dilakukan tindakan penutupan atau yustisi,” tegasnya.

Shavitri mengimbau masyarakat untuk dapat melaporkan ketika menemukan adanya usaha atau penjualan minuman beralkohol (ilegal) di sekitar mereka, agar dapat dilakukan penindakan.

“Apabila ada penjualan yang meresahkan, bahkan sampai menemukan adanya anak yang mengkonsumsi minuman tersebut, silakan lapor ke kami, karena kami ada tim terpadu yang menangani masalah tersebut,” tutupnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Internasional Telecommunication Union (ITU) dan United Kingdom Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) menggelar Workshop Akselerasi Manajemen e-Waste untuk mendukung pengelolaan sampah elektronik.

“Saya yakin workshop ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan limbah elektronik di Indonesia, membantu mencegah pencemaran tanah dan air dengan menjaga limbah elektronik agar tidak berakhir di tempat pembuangan akhir, dan pada akhirnya berkontribusi pada Indonesia yang lebih bersih dan lebih hijau,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komdigi, Ismail dalam pembukaan Workshop Pengelolaan Limbah Elektronik e-Waste di Westin Hotel Jakarta Selatan

Dirjen Ismail mengharapkan workshop akan membantu perumusan pendekatan dan regulasi mengenai Extended Producer Responsibility (EPR) di sektor elektronik.

“Kementerian Komdigi juga akan menyusun peta jalan kebijakan. Saya mengapresiasi partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dalam kegiatan workshop kini,” ungkapnya.

Workshop Pengelolaan Limbah Elektronik e-Waste berlangsung dari tanggal  19 s.d. 20 November 2024. Acara tu diikuti perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta kementerian dan lembaga terkait.

Dalam penutupan acara, Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen SDPPI Kementerian Komdigi mengharapkan seluruh pihak, baik sektor publik maupun swasta dapat  serius menangani sampah elektronik di Indonesia.

“Selama dua hari ini, kita telah mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan yang sangat berharga dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan e-waste di Indonesia,” tuturnya.

Mengenai penerapan EPR, DIrektur Mulyadi menyebut sebagai strategi penting untuk mendorong tanggung jawab produsen dalam mendaur ulang limbah elektronik dan mengurangi dampak lingkungan.

“Kami dari Kemkomdigi berkomitmen agar industri telekomunikasi berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Kami tengah mempersiapkan instrumen untuk memastikan operator telekomunikasi mematuhi aturan lingkungan,” jelasnya.

Direktur Standardisasi Ditjen SDPPI Kemenkembali menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini.

“Kami juga berterima kasih kepada ITU, FCDO, serta para narasumber yang telah berbagi pengalaman dan pengetahuan” ungkap cucubet.

Sebelumnya, Kementerian Komdigi,  Kementerian Perindustrian, serta Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan telah berupaya mengurangi peredaran ponsel ilegal. Hal itu menjadi contoh keberhasilan untuk mendukung pengelolaan e-waste.