Bulan: Juni 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten Bone.

Pemerintah Kabupaten Bone menerima penghargaan dalam Pengelolaan LHKPN Terbaik I Tahun 2020.

Penghargaan bergengsi dari KPK itu diberikan kepada pemerintah kabupaten Bone dalam hal pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Ketua KPK Bpk. Nurul Ghufron yang diterima langsung Bupati Bone Dr.H.A.Fahsar M.Padjalangi, M.Si.
di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK Jakarta, Selasa 22 Desember 2020.

Pemerintah Kabupaten Bone dinobatkan sebagai peraih penghargaan Instansi dengan Pengelolaan LHKPN Terbaik tahun 2020 untuk Kategori Eksekutif Pemerintah Daerah dengan wajib lapor lebih dari 1000.

Penghargaan ini diraih setelah Pemerintah Kabupaten Bone memenuhi kriteria penilaian tingkat kepatuhan mencapai 100% dan telah memiliki regulasi internal tentang LHKPN.

Adapun bobot penilaian dalam LHKPN ini meliputi beberapa indikator, yaitu penilaian jumlah wajib lapor 10%, ketepatan waktu penyampaian LHKPN 10%, kelengkapan penyerahan surat kuasa 60%, dan jenis sanksi dalam regulasi internal 20%.

KPK memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bone sebagai lembaga penyelenggara negara yang memiliki komitmen kuat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Penghargaan pengelolaan LHKPN terbaik diterima Pemerintah Kab Bone berkat kepatuhan wajib lapor LHKPN yang mencapai angka 3100 WL (Wajib Lapor) dalam pelaporan harta kekayaan pejabat negara (PN).

Berikut daftar lnstansi penerima penghargaan Pengelolaan LHKPN Terbaik Tahun 2020 :

1. Kategori Pusat, diberikan kepada Kementerian Keuangan, OJK, Basarnas, dan BNPT;

2. Kategori BUMN, diberikan kepada PT PLN (Persero), Pupuk Indonesia Group, dan PERUM DAMRI;

3. Kategori Yudikatif, diberikan kepada Pengadilan Negeri Surabaya;

4. Kategori BUMD, diberikan kepada PT BJB (Tbk), PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung;

5. Kategori Legislatif Daerah, diberikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Sleman;

6. Kategori Eksekutif Kabupaten/Kota, diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan (Kategori Wajib Lapor di atas 1000), Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali (Kategori Wajib Lapor 500-1000), dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatra Selatan. (Kategori Wajib Lapor 10-500).

7. Kategori Eksekutif Provinsi, diberikan kepada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Gorontalo.

Bupati Bone Dr.H.A.Fahsar M.Padjalangi, M.Si. didampingi Kepala BKPSDM Kabupaten Bone Drs. Andi Fajaruddin, M.M. mengucapkan terima kasih mp3juice dan rasa syukur atas penghargaan yang diperoleh pemerintah Kabupaten Bone.

Beliau berharap seluruh ASN lingkungan pemerintah kabupaten Bone agar bekerja dengan baik sesuai amanah yang diberikan negara dengan menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bapak Bupati juga menyampaikan terima kasih dan kepada seluruh ASN wajib lapor LHKPN di lingkungan pemerintah kabupaten Bone.

Untuk diketahui, tidak hanya tahun 2020 ini pemerintah kabupaten Bone menerima penghargaan dari KPK.

Tahun 2017 lalu Penghargaan LHKPN dari KPK Sebagai Lembaga Implementasi e-LHKPN Terbaik Tahun 2017.

Selanjutnya Tahun 2018 Penghargaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018.

Kemudian tahun 2020 ini KPK kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bone dalam Penghargaan Pengelolaan LHKPN Terbaik I Tahun 2020.

Wakil Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited Tahun Anggaran 2023 kepada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan dilakukan di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah dan diterima oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah, Hari Wiwoho, Rabu (6/3/2024).

Setyo menyebut, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited Tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu tugas konstitusional dan bentuk pertanggungjawaban Pemkab Wonogiri sebagai instansi pemerintah.

Namun demikian, pihaknya mengakui bahwa dalam rangka mengelola keuangan pemerintah daerah, Pemkab Wonogiri masih membutuhkan arahan dan bimbingan dari BPK RI dalam upaya perbaikan di masa mendatang.

“Namun demikian, kondisi pengelolaan keuangan pemerintah daerah sampai saat ini masih membutuhkan arahan dan bimbingan dari BPK RI, sehingga ke depan kualitas atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel dan diharapkan akan memperoleh opini yang terbaik baik,” katanya youtube to mp3.

Dijelaskan Setyo, opini atas laporan keuangan pemerintah daerah akan menciptakan reputasi yang dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan para masyarakat terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah. Publikasi hasil audit dan opini yang positif atas laporan keuangan dibutuhkan Pemkab Wonogiri agar reputasi dan citranya tetap terjaga di mata publik.

Setyo berharap pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan Pemkab Wonogiri dapat meraih Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dengan kualitas yang lebih baik dari tahun sebelumnya .
“Besar harapan kami, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri tahun ini dapat meraih kualitas opini WTP dengan kualitas penilaian yang lebih baik bila dibanding tahun 2022,” pungkas Setyo.

Setelah pesawat kargo, Bupati Hermus berharap Citilink juga melayani penerbangan penumpang di Manokwari.

Harapan sekaligus permohonan itu disampaikan Bupati Hermus kepada Vice Precident Cargo Citilink, Fajar Adhitia, usai penyambutan penerbangan perdana pesawat kargo Citilink di Bandara Rendani Manokwari, Jumat (3/5/2024).

“Mudah-mudahan tidak hanya pesawat kargo yang terbang ke sini tapi kami juga berharap ada penerbangan reguler yang bisa terbang ke Manokwari lagi. Memang kalau hanya satu dua pesawat, jujur Pak untuk mendapatkan tiket saja susah. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama atas bantuan dari Bapak Vice Precident, sekaligus ini permohonan, mudah-mudahan Citilink bisa masuk lagi khusus untuk penerbangan regulernya guna melayani jasa penumpang di Manokwari,” ungkap Hermus.

Untuk penumpang, Hermus yakin akan terpenuhi. Pemkab Manokwari, katanya, sedang berupaya menjalin kerja sama antardaerah di provinsi Papua Barat dan juga antarprovinsi di tanah Papua untuk memastikan Manokwari ke depan menjadi bandara yang kompetitif dalam menyediakan suplai penumpang bagi penerbangan di Bandara Rendani Manokwari.

Permohonan yang sama juga disampaikan Pemprov Papua Barat melalui Asisten III Sekda Papua Barat, Otto Parorongan.

“Kami juga berharap Bapak Vice Precident kalau hari ini kargo sudah masuk tentu menjawab kerinduan masyarakat Papua Barat dan kabupaten Manokwari, kalau bisa juga menghadirkan pesawat penumpang. Kalau Bapak Bupati menyampaikan jangan khawatir tentang penumpang, benar,” katanya aston777 .

Menurut Parorongan, Pemprov Papua Barat juga sedang mengupayakan agar jika bisa base camp LNG Tangguh yang saat ini ada di Sorong bisa berpindah ke Manokwari. Sebab LNG Tangguh ada di wilayah provinsi Papua Barat bukan di Papua Barat Daya.

“Kalau base camp bisa pindah ke Manokwari, maka secara otomatis seluruh karyawan LNG Tangguh akan hadir di Manokwari dan juga akan terbang dari Manokwari bukan lewat Sorong atau provinsi Papua Barat Daya. Ini juga akan meningkatkan volume penerbangan karena karyawan LNG Tangguh masuk dan keluar setiap waktu. Provinsi-provinsi lain juga tentu akan membantu kita dengan upaya kerja sama seperti yang sudah disampaikan Bapak Bupati,” tukasnya.

Vice Precident Cargo Citilink Indonesia, Fajar Adhitia, meminta dukungan pemerintah agar selain pesawat kargo, Citilink juga bisa melayani penerbangan penumpang.

“Kami memohon suportnya, sehingga kami juga dapat melayani penerbangan kargo dan harapannya seperti Bapak Bupati sampaikan tadi ke depan mudah-mudahan juga penumpang kami terbangkan ke Manokwari,” tukasnya.